MAAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI - Karya ILmiah

      1.       Sejarah

Sebagaimana yang tercantum dalam blog.friendster.com menjelaskan sebagai beriku: Dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 keadaan politik dan keamanan Negara menjadi kacau ditambah dengan adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Selain itu keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan keresahan masyarakat. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI beserta organisasi masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Kesatuan aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan “TRITURA” (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi :

a.       Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya

b.      Pembersihan Kabinet Dwikora

c.       Penurunan Harga-harga barang (http://rinahistory.blog.friendster.com)

  Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub). Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tidak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966(SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Soehato guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan Negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Atas dasar Surat Perintah Sebelas Maret 1966 ini,maka lahirlah Orde Baru(http://rinahistory.blog.com).

2.      Ideologi

Suatu ideologi bangsa merupakan kesepakatan bersama atas nama bangsa, ideologi masa orde lama yang mengakibatkan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang tidak berdasarkan pancasila akan tetapi ideologi yang berdasarkan otoriter. Masa orde lama yang menyimpang seperti contoh gerakan pemberontakan PKI yang lupa akan pancasila norma-norma yang ada untuk mewujudkan bangsa yang damai dan sejahtera.

Hal-hal lain yang merupakan bentuk munculnya orde baru dalam hal ideologi yang dinyatakan blog.friendster.com ialah

a.       Terjadinya gerakan pemberontakan PKI

b.      Keadaan poliik yang kacau karena pemberontakan PKI

c.       Keadaan perekonomian yang memburuk adanya inflasi mencapai 600%

d.      Adanya kesatuan aksi(Kami, kapi, kappi, kasi dsb) masyarakat yang bergabung dengan aksi”front pancasila” yang disebut angkatan 1966 untuk menghancurkan PKI

e.       Kesatuan aksi “front pancasila” mengajukan tuntutan kepada DPR-GR seperti turunkan harga, pembersihan kabinet, pembubaran PKI

f.       Upaya ressuffle karena dalam kabinet ada PKI

g.      Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil.(http://rinahistory.blog.friendster.com).

3.      Politik

Pada saat orde lama UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila ke-empat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan akan tetapi Presiden menafsirkan ”terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”. Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Dari indikasi tersebut sistem pemerintahan orde lama atau masa pemerintahan Soekarno  memiliki beberapa kekurangan dan penyelewengan dari bidang politik yang memungkinkan lahirnya orde baru,

Hal-hal kesalahan masa orde lama dalam konfigurasinya

a.       Kesalahan presiden memberlakukan UUD 1945 tidak secara yuridis

b.      Sistem dan mekanisme politik berdasarkan “system trial error”

c.       Demokrasi pancasila dalam pelaksanaanya berlebihan karena kediktatorannya.

d.      Pemusatan pemerintahan di tangan presiden tidak lembaga tertinggi negara yaitu MPR.(http://wikipedia.com)

Kesalahan-kesalahan tersebut menjadikan politik masa itu mengalami berbagai ketidakaturan dalam pelaksanaanya, maka lahirlah orde baru(http://wikipedia.com).   

4.      Hukum

Sebagaimana yang tercantum dalam blog.catalog.com menyatakan

pada masa era tahun 1970, telah dilakukan konsolidasi dengan dukungan politik militer dan bertopang pada struktur secara monolistik serta mudah dikontrol secara sentral, mengingat peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan pengefektifan terhadap faham hukum perekayasa ditangan pemkerintah yang lebih efektif, timbul permasalahan pokok yaitu  1. Mengapa didalam Sejarah Hukum harus kembali kepada Ketetapan MPRS Tahun 1966 yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru  2. Bagaimanakah realisasi dari pemerintahan orde baru dengan prodak hukum super semar, serta bagaimana perubahan sejarah hukum dipandang baik dari kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakuan terhadap roda pemerintahan dimasa orde baru. Dasar permasalahan tersebut, maka harus mempunyai tujuan serta maksudnya yaitu memperdalam pengetahuan sejarah hukum, agar dapat terlihat secara jelas dan sistematis perkembangan dari masa-masa pemerintah orde lama kepada masa orde baru.Tidak terlepas dari kerangka teori dan konsep yang berlandaskan kepada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang merupakan sebagai Landasan Idiil, yang dijelaskan dalam “paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka dan Konstitusional serta dikuatkan dengan Ketetapan MPRS Tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan Ketetapan MPRS No. XX menetapkan : “sumber teretib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi dan yang maksud ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan. Sangat jelas terlihat bahwa pada tahun 1966 telah terjadi perubahan besar-besaran dibidang hukum dan politik, yang meyakinakan bahwa revolusi belum selesai, dimana UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional terhadap segala kegiatan ekonomi, politik, social dan budaya, dan anti kolonialisme dan anti imperialisme tidak lagi dikumandangkan telah berganti strategi nasional yaitu kepada masalah soal kemiskinan dan kesulitan hidup ekonomi untuk dipecahkan.yang berkaitan dengan pendapatan rakyat, buta aksara/huruf, kesehatan dan pertambahan penduduk.  Sikap Low Profile dalam politik internasional, dengan dibawah kontrol pemerintah orde baru terdapat suatu indikator keberhasilan perjuangan bangsayangkemudian.
            Hal tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 dan pada Tahun 1968, dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh (dari kebijakan politik revolusioner sebagai panglima menjadi kebijakan pembangunan ekonomi sebagai perjuangan Orde Baru). Sedangkan pada berikutnya adalah sebagai tahap mengembalikan citra Indonesia sebagai negara Hukum, dimana perkembangan hukum nasional pada era orde baru adalah upaya memulihkan kewibawaan hukum dan tata hirarki perundang-undangan.Kemudian pada Tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan Ketetapan MPRS No. XX : telah menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan maksud ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli 1959, UUD Proklamasi dan Super Semar 1966.

Tata urutan serta tingkatan-tingkatan tersebut yaitu : Undang-Undang Dasar, Ketetapam MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksanaan lainnya (Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri). Pembangunan lima tahun merupakan (Rule of Law) pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan melihat kepada Rule of Law, terdapat tiga kebijakan yaitu Hak Azasi manusia, peradilan harus bebas dan tidak memihak (UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman) dan azas legalitas terhadap hukum formil maupun hukum materiil.(blog.catalog.com)

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimanakah system kelembagaan Negara masa orde baru?

2.      Bagaimanakah hubungan antar lembaga Negara  masa orde baru?

3.      Bagaimanakah efektifitas orde baru?

C.    Tujuan

Memaparkan sistem pemerintahan orde baru.

BAB II

Sistem Kelembagaan Negara

Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian pemerintahan yang tersusun secara sistematis dan fungsional untuk mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian dari lembaga negara terdiri dari berbagai tugas dan kewajiban untuk saling melengkapi, dalam proses kelembagaan negara Indonesia. Sistem lembaga negara dalam (http://syabab2000.multipli.com) ialah

1.      Indonesia adalah Negara hukum

Negara Indonesia berdasar hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuassaan belaka(machtsaat). Negara di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Negara melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum.

2.      Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Sistem ini memberi ketegasan akan pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan.

3.      Kekuasaan Negara tertinggi adalah MPR

Kedaulatan rakyat di pegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat.Tugas MPR,yaitu :

a.                   menetapkan undang-undang dasar

b.                  menetapkan GBHN

c.                   mengangkat kepala Negara dan wakilny

4.      Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi menurut UUD

7

Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tanggung jawab penuh ada ditangan presiden. Presiden tidak hanya dilantik dari majelis dan juga melaksanakan kebijakan dari GBHN ataupun ketetapan MPR.

5.      Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Kedudukan presiden degan DPR dan presiden membentuk undang-undang dan APBN. presiden bekerja sama dengan DPR, presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. Presiden juga tidak bisa membubarkan DPR.

6.      Menteri Negara

Presiden memilih, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya tidak tergantung dari dewan, tapi tanggung jawab kepada presiden.

7.      Kekuasaan Kepala  Negara tidak tak-terbatas.

8.      Dewan Perwakilan Rakyat(Syabab2000.multipli.com).

BAB III

         Hubungan Antar Lembaga Negara

Hubungan antar lembaga politik merupakan hubungan yang akan menciptakan suatu proses pemerintahan yang baik. Hubungan akan baik jika antar lembaga Negara mengerti tugas dan peran masing-masing dalam pemerintahan.hubungan antar lembaga Negara Indonesia adalah keseimbangan dalam lembaga eksekutif , legeslatif, yudikatif.

      Masa orde baru hubungan dan kedudukan antara eksekutif dan legeslatif dalam sistem UUD 1945, sebetulnya telah diatur,kedua lembaga tersebut sama akan kedudukannya. Pemerintahan pada masa orde baru, kekuasaan eksekutif lebih dominan terhadap semua aspek kehidupan pemerintahan dalam negara kita. Dominasi kekuasaan eksekutif mendapat legimilitasi konstitusional, karena dalam penjelasan umum UUD 1945 bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dibawah majelis. Presiden juga memiliki kekuasaan diplomatik. Kekuasaan pada masa orde baru pada presiden begitu besar sehingga presiden Soeharto bisa menjabat presiden seumur hidup. DPR sebagai lembaga pengawasan tidak berjalan secara efektif (bs-ba.facebook.com)   

BAB IV

Efektifitas Pelaksanaan Pemerintahan

Pemerintahan bekerja dari lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga negara saling melengkapi dalam pelaksanaannya. Tatacara pelaksanaan pemerintahan orde baru untuk penataan pemerintahan agar lebih baik lagi seperti dalam http: rinahistori.blok.frienster.com ialah

1. Penataan politik dalam negri
1. Pembentukan kabinet pembangunan

Kabinet ini awal l pada peralihan kekuasaan (28 juli 1966) adalah kabinet ampera dengan tugas yang terkenal dengan nama dwi darma kabinet ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksenakan pembangunan nasional. Kabinet pembangunan pada tahun 1968 dalam sidang MPRS ada tugas lain pula yang di sebut pancakrida.

2. Pembubaran PKI dan organisasinya

Soeharto sebagai pengemban supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan  dengan pembubaran PKI dan organisasinya.

3. Penyederhanaan dan pengelompokan Partai Politik

Pemilu 1971 dilakukan penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Partai politik di kelompokan atas dasar persamaan seperti partai persatuan pembangunan merupakan fusi dari NU, PARMUSI,pssi dan partai islam lainnya. partai demokrasi Indonesia fusinya PNI, partai katolik, IPKI, Parkindo partai lainnya Golkar. 

 

4. Pemilihan umum

Selama masa orde baru melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang di selenggarakan lima tahun sekali.yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997.

5. Peran ganda ABRI

ABRI menciptakan stabilitas politik maka pemerintahan menerapkan peran ganda yaitu sebagai peran hankam dan sosial.

6. Pemasyarakatan P4

Pada tanggal 12 april 1976, presiden soeharto mngemukakan gagasantentang pedoman pancasila.pelaksanan P4 menunjukkan bahwa pancasila dimanfaatkan orde baru. Himbauan tahun 1985 kepada semua organisasi agar mengamalkan pancasila sebagai fungsi tunggal.

7. Mengadakan penentuan pendapat rakyat(perpera) di Irian Barat dengan di saksikan wakil PBB.

2. Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali kepada jalurnya yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu maka MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Dimana politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional, seperti permbangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

a.       Kembali menjadi anggota PBB

Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.

Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat remggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

b.       Normalisasi hubungan dengan beberapa Negara

a)      Pemulihan hubungan dengan Singapura

Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampaikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik.

b)      Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang berisi:

Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan       diplomatik.

Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara..

c.          Pendirian ASEAN(Association of South-East Asian Nations)

Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang didirikan Organisasi ASEAN adalah adanya kebutuhan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara secara regional dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan awal didirikan ASEAN adalah untuk membendung perluasan paham komunisme setelah negara komunis Vietnam menyerang Kamboja.

Hubungan kerjasama yang terjalin adalah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun negara yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

d.          Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia

Timor- Timur merupakan wilayah koloni Portugis sejak abad ke-16 tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat di Portugis sebab jarak yang cukup jauh. Tahun 1975 terjadi kekacauan politik di Timor-Timur antar partai politik yang tidak terselesaikan sementara itu pemerintah Portugis memilih untuk meninggalkan Timor-Timur. Kekacauan tersebut membuat sebagian masyarakat Timor-Timur yang diwakili para pemimpin partai politik memilih untuk menjadi bagian Republik Indonesia yang disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi akhirnya Timor-Timur menjadi bagian Indonesia pada bulan Juli 1976 dan dijadikan provinsi ke-27. Tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju menjadi bagian Indonesia ialah partai Fretilin. Hingga akhirnya tahun 1999 masa pemerintahan Presiden Habibie melakukan jajak pendapat untuk menentukan status Timor-Timur. Berdasarkan jajak pendapat tersebut maka Timor-Timur secara resmi keluar dari Negara Kesatuan republik Indonesia dan membentuk negara tersendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorosae atau Timur Leste (blog.frienster.com).

BAB V

PENUTUP

  

   Kesimpulan

Bangsa Indonesia  merupakan bangsa yang memiliki tatanan atau aturan pemerintahan. waktu ke waktu dari masa ke masa, dalam pemerintahan orde baru yakni tahun 1966 sampai 1998 mempunyai latar belakang yang meliputi Sejarah, ideology, politik dan hukum. Pada masa orde baru sistem kelembagaan negara terdiri dari MPR,DPR,DPA,BPK,Preside      n,dan MA. Hubungan diantara lembaga negara banyak didominasi oleh kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden. Oleh karena itu efektifitas pelaksanaan pemerintah tidak berjalan secara efektif karena hanya didominasi kekuasaan presiden.