Bagaimana dengan hukum Islam? Akankah termasuk dalam
kategorisasi teori di atas? Untuk Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1971
tentang Perkawinan; PP Nomor 28 Tahtn 1977 tentang Perwakafan; UU Nomor
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU Nomor
7 Tahun 7992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998; dan UU Nomor 23 Tahun 1,999
tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya bank
syari'ah; Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;7 UU
Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji; UU Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat; UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat
sejumlah contoh kasus produk hukum Islam yang konkret untuk dapat dikemukakan.
Hukum Islam[1]
secara substantif adalah dimensi integral dari ajaran Islam. Sebagai ajaran
agama, hukum Islam berasal dari Allah SWT dan bersumber langsung kepada
al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam jelas bukan produk
politik. Akan tetapi, di dalam bentangan sejarahnya tidak jarang ditemukan
sebagai upaya menerapkan dan memberlakukan hukum Islam di dalam suatu wilayah
politik tertentu, keberadaan hukum Islam membutuhkan legitimasi kekuasaan politik,
bahkan dibahasakan dengan formulasi politik tertentu, seperti dengan cara
legislasi. Dalam konteks seperti itu, kendati secara tekstual diperoleh
kesimpulan tidak ada keharusan pemberlakuan aturan hukum Islam melalui
keputusan politik atau legalitas penguasa, baik berupa undang-undang (taqnin)
atat instrumen peraturan perundang-undangan lainnya,lo namun dalam batas-batas
tertentu hukum Islam bisa dikatakan produk Politik. Bahkan, legitimasi ini bisa
menjadi suatu keharusan karena besarnya manfaat bagi kepastian dan kekuatan
hukum secara legal-positif. Penegasan ini digambarkan Ibnu Taimiyah dalam
pernyataannya:
“Sebagian
dari ajaran al-Kitab adalah menegakkan keadilan dengan menggunakan besi
(kekerasan). Oleh karena itu, penegasan ajaran agama bisa dilakukan dengan
mushhaf dan pedang.”
Dalam statement tersebut, Ibnu Taimiyah agaknya ingin menekankan
bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang
esensial dan mutlak bagi agama tetapi kekuasaan itu sendiri bukan agama. Dengan
ungkapan lain, politik atau negara hanyalah alat bagi agama ia bukan suatu
ekstensi dari agama.
Dalam kaitan ini, kita sering mendengar pernyataan umum bahwa
al-Islamu huwa ad-din wa ad-dawlah (Islam adalah agama dan negara). Tak
terkecuali, Hasan al-Banna di dalam prinsip-prinsip organisasinya, al - lkhwan
al- Muslimun menyatakan:
“Islam
itu adalah tata aturan yang lengkap, meliputi semua segi kehidupan. Islam
adalah Negara dan bangsa atau pemerintahan dan masyaraka! moral dan kekuasaan
rahmat dan keadilan peradaban dan undang_undang, ilmu pengetahuan dan hukum”
Tulisan ini di ambil dari Buku Fiqih Indonesia pengarangnya adalah
Dr KH Marzuki Wahid, semoga tulisan yang di tulis oleh beliau memberikan
manfaat yang bersar untuk kemajuan Keilmuan khususnya di bidang fiqih.
[1]
Penulis merasa kesulitan untuk membedakan term "hukum lslam" (bahasa
lndonesia) dengan term fiqh, syari’ah dan hukm as-syari’ah. Dalam
ilmu ushll ol-fiqh dan ilmu fiqh masing-masing term tersebut mempunyai
ta'rifnya sendiri. Tampaknya, term "hukum lslam" (bahasa lndonesia)
dalam konteks hukum positif lndonesia hanyalah untuk membedakan dari term hukum
Barat dan hukum adat. Pembedaan ini untuk menunjukan bahwa hukum tersebut adalah
hukum yang berasal dari agama lslam, tanpa detil membedakan fiqh, syari’ah dan
hukm asy-syar'iy.